Pelabuhan Dalam Perkotaan Sampit Masih Jadi Persoalan Sulit
SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mempertanyakan rencana relokasi terminal pelabuhan bongkar muat di dalam kota Sampit. Apakah akan direlokasi keberadaaanya atau
masih dipertahankan di dalam perkotaan.
Menurutnya, satu yang menjadi persoalan sulit yang dihadapi ini adalah masalah pelabuhan yang ada di dalam Kota Sampit. Ini sebenarnya sudah lama diusulkan untuk relokasi di masa pemerintahan Bupati Supian Hadi dulu, tapi sampai sekarang pihaknya belum melihat apakah hasilnya.
“Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan, karena akan mengganggu infrastruktur dalam kota Sampit. Selain itu juga kendaraan besaryangmelintas di jalan S Parman sudah tidak bisa lagi dibiarkan karena selain menyebabkan kerusakan jalan juga faktor keselamatan warga,” ujarnya, Rabu (26/5/2021).
Diketahui, pada masa pemerintahan Supian Hadi – Taufiq Mukri sejak periode pertama mencanangkan untuk memindahkan pelabuhan bongkar muat ke arah Bagendang. Sejak 2013 lalu, Pelindo III sudah tiga kali menyampaikan, rencana membangun terminal penumpang, penginapan dan pertokoan, namun sampai sekarang belum juga terealisasi.
Handoyo mencontohkan, sudah berapa kali truk fuso amblas di Jalan S Parman maupun Jalan Ahmad Yani. Kemungkinan karena terus menerus truk bobot besar ini dibiarkan.
“Jadi tidak bisa lagi pelabuhan dalam kota, pemerintah daerah harus segera koordinasi dengan Pelindo untuk membicarakan hal ini. Bagaimana pun Pemkab Kotim punya kewenangan untuk itu,” tegasnya.
Lanjutnya, jika pelabuhan itu dipindah, maka ketahanan jalan dalam Kota Sampit bisa lama. Namun sebaliknya jika tetap dibiarkan, maka jalan akan cepat rusak lalu menelan anggaran untuk penanganan dengan jumlah besar.
“Kalau urusan jalan rusak tidak cukup hanya Rp 200-300 juta, tapi mencapai miliaran rupiah. Ditambah dengan kondisi seperti ini, keuangan Kotim lagi terjun bebas, beban pemerintah akan semakin berat,” demikian Handoyo.
(re)
