Pembangunan Infrastruktur Antardesa Menjadi Permasalahan Pembebasan Daerah Terisolasi
SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie menilai, keberadaan infrastruktur masih menjadi persoalan, baik antardesa maupun antarkecamatan yang belum ada akses darat.
Menurutnya, hal ini menjadi salah satu yang menyulitkan upaya membebaskan keterisolasian di daerah tersebut.
“Sulit kalau masih menunggu dari APBD, lebih baik kita lakukan pembangunan jalan secara swakelola saja, salah satu solusi yang saya yakin bisa diselesaikan itu adalah dengan program pengadaan alat berat pemerintah daerah,“ ujarnya, Rabu (26/5/2021).
Dengan dibantunya alat berat di kecamatan, maka desa –desa di bawahnya bisa melakukan pinjam pakai dengan catatan segala bentukl biaya operasional dan keruakan akan menjadi tanggung jawab desa itu.
Program ini sejalan pula dengan adanya Dana Desa itu sehingga bisa di arahkan untuk mem- bangun irigasi, jalan usaha tani, membangun tambak darat milik desa dan sebagainya.
“Untuk operasionalnnya bisa digunakan dana desa. Saya menyakini jika program ini terealisasi tidak ada lagi desa yang setiap reses minta dibangun irigasi, jalan tani dan lainnya,” tegasnya.
Dengan program itu juga efisiensi dan efektifitas anggaran akan bisa tercapai, sehingga bisa diarahkan untuk pembiayaan kegiatan lainnya yang masih memberlukan anggaran besar.
“Biaya untuk bangun jalan irigasi dan lain sebagainya bisa diarahkan untuk sektor lain, bisa ke kesehatan maupun pendidikan gratis untuk masyarakat Kotim,“ sebut Rinie.
Rinie juga menilai jika mengharapkan anggaran, maka akan sulit percepatan pembangunan itu tercapai. Pasalnya anggaran saat ini banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut.
“Anggaran itu sangat berat untuk prioritaskan penanganan ruas jalan di pelosok,” demikiannya.
(re)
