Harga Gas ‘Meroket’, DPRD Minta Pemkab Cabut Ijin Agen dan Pangkalan, Jika Terbukti Bermasalah
KAPUAS- Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram, di Kabupaten bertajuk ‘Tingang Menteng Panunjung Tarung’ tersebut.
Rapat yang di pimpin Wakil Ketua Komisi II, Algrin Gasan menjelaskan, setelah melakukan rapat bersama pihak eksekutif, bahwa muara masalah kelangkaan gas elpiji, diakibatkan amburadulnya distribusi pangkalan kepada masyarakat. Selain itu, ada duga’an gas di salurkan oleh pihak tak bertanggung jawab ke luar kabupaten kapuas.
“Gas elpiji bersubsidi harus di salurkan kepada masyarakat miskin. Namun yang terpenting, wajib untuk di distribusikan ke masyarakat yang berada di sekitaran pangkalan masing masing,” katanya kepada Voice Borneo usai memipin RDP, Selasa (23/2).
Namun pada kenyataanya lanjut ia, masyarakat di sekitar pangkalan yang hendak membeli gas, tidak mendapatkan jatah. Lucunya, dengan waktu yang singkat, langsung di nyatakan habis oleh pangkalan.
“Dari sini sudah terlihat aburadulnya pendistribusian dari pangkalan, kan aneh? Ditambah, indikasi sementara yang kita dapat, gas ini turut salurkan ke kabupaten luar kapuas. Jika benar, tentu akan mengurangi jatah kita,” bebernya.
Karena itu dirinya menekankan, agar 258 pangkalan harus mendistribusikan gas ke wilayah RT masing masing, jangan sampai meluas dan menyalahi ketentuan yang ada.
“Pangkalan juga tersebar di kecamatan kecamatan. Dengan jumlah pangkalan sebanyak 258 ini, tidak mungkin habis secepat itu. Apalagi, gas itu diperuntukan untuk masyarakat daerah sekitar pangkalan saja,” ungkapnya.
Lebih dalam, mantan ketua DPRD kapuas ini meminta, pemerintah harus tegas dan membuat aturan yang jelas untuk mengatasi masalah ini. “Selain aturan, pemerintah juga wajib membuat tim pengawas dan penindakan. Aparat hukum secara vertical harus ikut di libatkan,” terangnya.
Apabila pendistribusian pangkalan tersebut menjadi permasalahan utama, ia meminta agar 6 agen besar yang menyediakan gas untuk 258 pangkalan, harus ikut bertanggung jawab.
“Semua saling berkaitan, jika memang terbukti bermasalah, saya dengan tegas meminta pemerintah untuk mencabut agen dan pangkalan tersebut,” pungkasnya.(gor)
