Pemkab Mesti Kawal PLN Atasi Kendala Pemasangan Listrik ke Desa-desa
SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol meminta, Pemerintah Kabupaten Kotim lebih agresif dan responsif terhadap kendala yang dihadapi PLN untuk memasang aliran listrik di perdesaan.
Pasalnya ujarnya, pihaknya mendapat informasi dari Kepala PLN Bidang Unit Pelayanan Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Tengah (Kalteng), bahwa mereka merasa trauma untuk memasukkan proyek lagi ke Kotim, khususnya yang melewati aset pihak ketiga yakni perusahaan.
“Pihak PLN Unit Layanan Kalteng mengatakan, mereka pada tahun 2018 pernah ada niat baik ingin memasang jaringan listrik di Kecamatan Bukit Santuai, Kotim. Namun perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di sana yakni PT AWL (Agro Wana Lestari) waktu itu tidak memperbolehkan lahan mereka dilewati oleh jaringan listrik,” ucap Gaol, Jumat (7/5/2021).
Akhirnya ujarnya, mereka menyalurkan ke kabupaten-kabupaten lain yang lebih welcome. Karena di Kotim mereka sepeti berjuang sendiri ujarnya. Mereka merasa tidak ada yang mengawal dan mensupport proyek ini. Padahal dalam amanatnya hal seperti ini lebih penting untuk daerah bukan bagi PLN.
“Kami sangat berterimakasih atas informasi ini, akhirnya kami mengetahui apa penyebabnya desa-desa di Kotim ini masih banyak yang belum dialiri listrik,”tegasnya.
Lanjutnya, padahal jaringan listrik itu penting untuk masyarakat desa, artinya kalau mau memasang listrik PLN, memang harus ada lahan sawit yang dikorbankan di pinggir jalan.
“Perusahaan itu tidak memperbolehkan dan minta ganti rugi, jadi tadi kepala unit pelayanan listrik desa itu mengatakan Kabupaten Kotim ini berbeda 360 derajat dengan kabupaten lain. Karena di kabupaten lain, pihaknya didukung untuk mengaliri listrik,” ujarnya.
Sedangkan tambahnya, di Kabupaten Kotim ini tidak ada yang membantu mereka, mereka berjuang sendiri untuk mengaliri listrik ke desa di Kotim. Bahkan tiang listriknya sudah pernah dibawa ke daerah bersangkutan, namun akhirnya disalurkan ke daerah lain karena adanya penolakan tersebut.
“Jadi mereka komplain ke kami, karena pemerintah daerah tidak ada langsung hadir membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan PBS sawit. Saya sangat mengecam tindakan manajemen perusahaan PT AWL ini,” tegasnya.
Dikatakan Politis Partai Demokrat ini, dalam waktu dekat pihaknya dari Komisi I maupun dari Fraksi Partai Demokrat akan berdiskusi untuk meminta klarifikasi pihak perusahaan terkait informasi ini.
“Karena jangankan desanya, kecamatannya saja belum teraliri listrik hingga saat ini. Ini pukulan telak bagi pemerintah Kabupaten Kotim yang tidak mengawal niatan baik tersebut,” tutupnya.
(re)
