Pengelolaan Program CSR Tidak Terarah, Mesti Ada Wadah Sinergikan Perencanaan
SAMPIT – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pelaksanaan program kepedulian sosial, dari perusahaan untuk percepatan pembangunan.
Pasalnya, dirinya menilai pengelolaan program tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak terarah, karena tidak adanya wadah untuk mensinergi perencanaan.
Akibatnya pelaksanaan program CSR selama ini dinilai tidak terlihat dan kurang berimplikasi dengan masyarakat. Contohnya banyak jalan di sekitar perkebunan yang luput dari perhatian.
“CSR mesti dilakukan pembenahan dalam pelaksanaanya. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil untuk membiayai banyaknya program pembangunan di daerah ini. Kepala daerah harus bisa melihat potensi pemanfaatan CSR untuk akselerasi percepatan pembangunan,” ujarnya, Kamis (6/5/2021).
Dadang memastikan jika pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan CSR, maka dalam waktu lima tahun pembangunan di daerash sekitar investasi itu akan lebih maju signifikan.
“Saya pikir perlu waktu lima tahun pemerintah jadi koordinator CSR, maka pembangunan akan lebih maju dan terlihat. Tetapi kalau kita biarkan berjalan apa adanya seperti ini ya tidak ada kemajuan yang secara nyata kita lihat,“ tegasnya.
Lanjutnya, jika tidak memiliki terobosan dengan memanfaatkan kerja sama pihak ketiga itu, maka pembangunan yang diharapkan akan lamban. Sebab tidak hanya tugas pemerintah sendiri saja memajukan daerah ini, tetapi juga ada peran besar dari pihak swasta yang peduli dengan daerah.
(re)
