Kajari Gumas dan Manajer PT PLN Kembali Teken MoU

 

Kajari Gumas Nixon M Nikolaus Nilla bersama Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Proyek Bagian Barat 3 Osta Melanno sedang bersalaman usai teken MOU di aula kantor kejaksaan setempat. Kamis (1/9/2022).

KUALA KURUN, VOICE BORNEO.COM- Sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) pada penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pernah melaksanakan kerjasama antara PT PLN (Persero) pada tahun 2021 lalu.

 

Namun kali ini hal yang sama, Kejari Gumas kembali melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Proyek Bagian Barat 3, di aula kantor kejaksaan setempat, Kamis (1/9/2022).

 

 

Kepala Kejaksaan (Kajari) Gumas Nixon M Nikolaus Nilla mengatakan, dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas prakarsa kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara antara pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Proyek Bagian Barat 3 ini.

 

“Ini merupakan wujud penjabaran dari perjanjian kerja sama yang dilakukan mulai tingkat pusat dengan Kejaksaan RI, dan ini rangka pelaksanaan tugas kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara yakni melakukan penegakan hukum,” ujar Nixon M Nikolaus Nilla.

 

Lalu, katanya, bantuan hukum, pelayanan, pertimbangan, dan tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, negara, BUMN/BUMD. Ini dilakukan, untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan perundang-undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

 

“Kegiatan perpanjangan MoU ini, selain sebagai landasan bagi implementasi dari pelaksanaan dan fungsi kami, dan juga merupakan komitmen dan keseriusan Kejari untuk membangun kemitraan untuk mendukung, mendampingi PLN dalam memperluas akses dan memenuhi kertersedian listrik, agar kualitas hidup masyarakat meningkat,” tukas dia.

 

 

 

Setelah itu, timpalnya, Kejari Gumas akan senantiasa membantu meningkatkan PLN, agar dalam setiap mengambil keputusan yang dipandang cukup strategis, kompleks, dan rentan akan permasalahan perdata.

 

“Dapat dilakukan secara bijaksana guna meminimalisir terjadinya konflik sosial dan hambatan dalam program PT PLN di Gumas,” imbuh dia.

 

 

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Proyek Bagian Barat 3 Osta Melanno menjelaskan terkait dengan MoU tersebut, pihaknya mencegah terjadinya sangketa-sangketa lahan yang ada, khusus dalam pembangunan tower tiang listrik. Karena, yang umum masalah itu biasanya terjadi di keluarga pemilik tanah.

 

 

 

“Kalau untuk saat ini kita Alhamdulillah lancar saja. Kemudian untuk lamanya waktu kita sebenarnya, kita sudah ditargetkan di tahun 2022 ini bisa aktif atau energi,” tukasnya. (Red)

 

 

 

Total Page Visits: 323 - Today Page Visits: 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *