LBKNs Minta Audit Jembatan Terusan,Dukung Bupati Bangun Jembatan Baru
Kapuas-Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta(LBKNs),Kabupaten Kapuas diharapkan Kalimatan Tengah,minta agar jembatan Terusan yang ambruk agar di lakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI),dan mendukung program Bupati H.M Wiyatno untuk membangun Jembatan baru di Terusan Kecamatan Bataguh.
Ketua LBKNs Kabupaten Kapuas dan Gatner Eka Tarung meminta kepada pihak yang memiliki kompeten untuk melakukan audit terdapat pembangunan jembatan Terusan yang ambruk.
“Saya minta kepada pihak BPK RI agar melakukan audit jembatan Terus yang ambruk dan kami sangat mendukung program Bapak Bupati untuk membangun jembatan yang baru,”kata Ketua LBKNs Gatner Eka Tarung,Senin 14 April 2025.
Gatner yang juga menjabat Kepala Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak(BATAMAT),Kabupaten Kapuas itu menjelaskan bahwa abutmen jembatan tersebut dibangun pada jaman pemerintahan Bupati Kapuas Ir HM Mawardi,kemudian di masa kepemimpinan Bupati 2 Periode Ir Ben Brahim S Bahat tidak di lanjutan pembangunan jembatan tersebut karena dinilai tidak mungkin untuk dibangun dengan anggaran yang cukup besar.
“Kita tau sendiri Bupati Kapuas 2 Periode Ben Brahim S Bahat,tidak mungkin mempertaruhkan krebilitasntanya sebagai ahli dan pemegang hak paten kontruksi jembatan untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut,”ungkapnya.
Ia menyampaikan,dukungan terhadap rencana Bupati Kapuas HM Wiyatno untuk membangun jembatan baru di Terusan dalam rangka mendukung pengembangan Pelabuhan Batanjung untuk kawasan industri hilir dan membuka keterisolasian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Serta pertumbuhan centra centra lumbung padi di kawasan Desa Terusan yang menjadi penyumbang pertanian khsus padi untuk Kabupaten Kapuas tak lepas dari Kecamatan yang lain.
“Tidak hanya pertanian khsus padi,tetapi industri baik hilir dan hulu menjadi target serta pengembangan destinasi wisata yang melibatkan UMKM lokal menjadikan Kabupaten Kapuas “BERSINAR”.Sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah(PAD),”ungkapnya
