Proyek BAPPEDA 2022, Kejari Kapuas Tahan 2 Tersangka Tipikor Studi Tata Batas PKHP

FOTO: Para tersangka bersama barang bukti uang pengembalian di Kejari Kapuas, Selasa sore (09/07/2024).

KUALA KAPUAS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas menahan 2 tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Studi Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi (PKHP), Selasa sore (09/07/2024).

Studi tata batas PKHP itu untuk Pengembangan Kota Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru Dalam Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pujon, Tahun Anggaran 2022 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kapuas Luthcas Rohman, S.H., M.H menyampaikan melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kapuas, Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H., kedua tersangka yang ditahan yaitu tersangka EBS selaku Persero dan Penanggung Jawab Teknis CV.Sentratecs dan BSW selaku direktur CV.Sentratecs.

FOTO: Kepala Kasi Intel Kejari Kapuas, Lucky Kosasih Wijaya, S.H., M.H menjelaskan kronologi kasus Tipikor Stdi Tata Batas PKHP, Selasa sore (09/07/2024).

“Karena perbuatan keduanya membuat negara merugi Rp 429.271.531,96 dari nilai proyek studi tata batas Rp 838.000.000. Keduanya ada melakukan penembalian Rp 230 juta,” kata Kasi Intel Kejari Kapuas, Lucky Kosasih Wijaya.

Ia juga menjelaskan, ahli, surveyor, dan tenaga lokal yang tertera di dalam invoice 30 persen dan 100 persen pekerjaan (pertanggungjawaban) setelah dilakukan pencairan oleh BAPPEDA. Tetapi oleh Penanggung Jawab Teknis Kegiatan CV. Sentratecs tidak dibayarkan sesuai dengan nilai yang tertera dalam rincian pekerjaan.

“Tersangka EBS memalsukan seluruh tanda tangan yang ada dalam tanda terima honor serta daftar kehadiran. Hal ini dikarenakan para ahli, surveyor, dan tenaga lokal tidak terlibat dalam pembuatan Laporan Studi Tata Batas tersebut,” terang Lucky Kosasih Wijaya.

“Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tersangka EBS, dilakukan atas sepengetahuan dan seijin Tersangka BSW sebagai direktur CV. Sentratecs,” timpalnya.

Lebih lanjut dikatakan Kasi Intel, para tersangka akan dikenakan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kemudian, pada Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Berdasarkan pasal yang disangkakan dapat dilakukan penahanan. Alasan penahanan sebagaimana Pasal 21 Ayat (1) KUHAP diantaranya tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana,” ujarnya.(NO*)

Total Page Visits: 551 - Today Page Visits: 7

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *