Komisi II Harapkan Kasus Bongkar Muat Tanpa Izin Jangan Terulang Kembali
BUNTOK, VOICEBORNEO.COM – Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Barsel, Kamis (3/2)
Ketua Komisi II DPRD Barsel Ensilawatika Wijaya mengatakan, RDP dengan Dishub Barsel membahas persoalan seperti sempat viral terkait kegiatan bongkar muat di Desa Danau Sadar atas legalitas perizinan dari kegiatan tersebut.
“Kegiatan bongkar muat di Desa Danau Sadar tersebut, masyarakat setempat hingga pihak terkait lainnya ingin mengetahui legalitas dari kegiatan bongkar muat tersebut,” kata Ensilawatika.
Komisi II DPRD Barsel meminta, kegiatan bongkar muat di Desa Danau Sadar jangan sampai terulang lagi, karena dari data yang diterima kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan.
“Kita berharap hal serupa jangan sampai terulang, yang tentunya berdampak dengan PAD Barsel. Dishub Barsel bisa lebih tegas bila menemukan hal serupa,” pinta Ensilawatika.
Pembahasan kedua yakni persolan Dermaga Pelabuhan Pasar Lama yang terbawa arus. Pihak Dishub Barsel diminta memastikan soal status Pelabuhan Pasar Lama.
“Kalau memang status pelabuhan tersebut sudah dihibahkan untuk Pemkab Barsel, kiranya Dishub Barsel mengoptimalkan terkait pemeliharaan, mengingat hampir setiap hari kegiatan terjadi di Pelabuhan Pasar Lama tersebut,” tegas Ensilawatika.
Sementara itu, Dishub Barsel Daud Danda mengatakan, terkait untuk proses perizinan bongkar muat di Desa Danau Sadar tersebut bukan dari Dishub Barsel yang mengeluarkan izin, melainkan dari kementrian.
“Jadi Dishub Barsel hanya sebatas pemberian izin tambat dan regulasi yang kita pakai Perda Nomor 2 tahun 2018, dua hal ini yang terus kita kejar untuk kiranya dapat jadi sumber PAD Barsel,” tegas Daud.
Bongkar muat di Desa Danau Sadar dmereka berpatokan dalam keadaan bencana alam, sesuai tertuang dalam DPEPP Pasal 245 memungkinkan kalau sedang dalam keadaan darurat dan sipatnya hanya sementara.
“Jadi kegiatan bongkar muat tersebut hanya bongkar muat tersebut hanya bisa dilakukan sementara, namun untuk ke depannya tidak bisa lagi, kalau tidak ada kordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait atau perizinannya sudah kembali lengkap,” ujar Daud.
Terkait Pelabuhan Pasar Lama, memang dulunya termasuk kewenangan dari Dishub provinsi dan sudah ada kordinasi dengan Dishub Barsel sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
“Kita tidak mau secara begitu saja menerima tanpa adanya keterangan atau pernyataan hitam di atas putih dari pihak Provinsi. Inilah yang terus kita kejar hingga kini kepada pihak provinsi terkait kejelasan status Pelabuhan Pasar Lama itu, Pemkab Barsel sudah siap melakukan pemeliharaan untuk pelabuhan pasar lama,” tutupnya.(gor/Red)
