Pemberlakuan Zakat Penghasilan ASN Harus Direncanakan Secara Matang
SAMPIT – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Suprianto menanggapi wacana pemberlakuan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya wacana itu harus direncanakan secara matang.
“Kalau mau diterapkan, dilihat dulu kesiapan pengelolaannya. Kalau mengumpulkan gampang, mendistribusikannya bagaimana,” kata Suprianto, Rabu (5/5/2021).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kotim ini, tujuan menghimpun zakat penghasilan dari kalangan ASN sangat bagus. Dampaknya diharapkan dapat membantu bidang keagamaan dan sosial.
“Wacana ini harus dikaji dan dibahas bersama secara matang. Tidak hanya terkait aspirasi ASN terhadap rencana tersebut, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam hal regulasi dan pelaksanaan teknis nantinya,” sebutnya.
Pemerintah daerah lanjutnya, harus mempunyai data terkait penerima zakat yang benar-benar berhak. Jika penyalurannya bekerjasama dengan lembaga badan amil zakat, maka harus dibuat jelas bagaimana kerjasamanya untuk memastikan penyaluran zakat tersebut agar nantinya benar-benar sesuai harapan.
Saat ini ujarnya, di Kotim selain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ada sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bisa menjadi pilihan untuk kerjasama dalam penyaluran zakat penghasilan ASN nantinya.
“Semua harus dikelola dengan profesional dan tepat sasaran. Jika perlu, pihak yang menyalurkan zakat penghasilan ASN tersebut nantinya sudah mendapat sertifikasi sebagai amil,” tegasnya.
Perlu diingat ujarnya, pertangungjawaban itu tidak semata-mata kepada publik dan pemerintah, tetapi kepada Allah SWT. Potensinya memang besar, tapi kalau salah pengelolaan maka akan sangat berdampak kepada syiar dakwah Islam itu sendiri.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin mewacanakan pemberlakuan pemotongan gaji ASN sebesar 2,5 persen untuk disumbangkan sebagai zakat penghasilan.
(re)
