Mushola di Ujung Pandaran Hancur Karena Abrasi Provinsi Diminta Turun Tangan
SAMPIT – Abrasi yang terjadi di Pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin parah. Dimana sebelumnya membuat jalan penghubung menuju makam terputus, kini abrasi mengakibatkan hancurnya salah satu Mushola yang berada di pinggiran pantai.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD setempat Rudianur mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), diminta untuk turun tangan membantu Pemerintah Kotim, untuk menangani abrasi yang terjadi di Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit itu.
“Karena kali ini abrasi menghancurkan bangunan Mushola. Sebelumnya akses jalan menuju kubah sudah lama terputus, dulunya kendaraan bisa langsung ke kubah, sekarang peziarah harus memakai kelotok untuk menyisir pantai hingga sampai ke kubah,” kata Rudianur, Rabu (3/2/21).
Dirinya meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, agar bisa memberikan alternatif solusi, terhadap abrasi yang terjadi di kawasan obyek wisata di Ujung Pandaran itu.
Pasalnya, abrasi itu sangat mengancam tidak hanya hancurnya mushola di pinggiran pantai, namun juga objek wisata yang ada di daerah tersebut, yang merupakan salah satu wisata unggulan milik Kotim.
“Pemerintah kabupaten ataupun provinsi, harus serius menangani abrasi yang terjadi di Pantai Ujung Pandaran, agar kerusakan tidak bertambah parah lagi. Apalagi tempat tersebut merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kotim, tetapi kondisinya sekarang sangat memprihatinkan,” bebernya.
Perlu diketahui, saat ini sebagian pantai ujung pandaran terancam hancur akibat abrasi, yang terus menggerus pantai itu. Termasuk aset daerah berupa bangunan rumah betang, yang ada dikawasan obyek wisata tersebut.
“Maka masalah ini perlu segera diantisipasi dalam jangka panjang. Kalau abrasi ini terus dibiarkan tanpa ada penanggulangan yang optimal, maka suatu saat pasti akan sampai ke lokasi wisata termasuk proyek wisata dan bundaran yang dibangun oleh pemerintah daerah,” ungkap legislator Partai Golkar ini.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan dana kabupaten akan sangat berat, karena dana yang dimiliki pemerintah kabupaten sangat terbatas, apalagi pandemi Covid-19. Sementara penanganan abrasi membutuhkan dana besar dan penanganan yang cepat.
“Maka dari itu pemerintah Kabupaten harus segera melakukan koordinasi dengan Provinsi, terkait penanganan abrasi ini,” pungkasnya. (re)
